MASIH PERLUKAH PINJAMAN DAERAH

Oleh Irfan Sofi

Pada masa pemerintahan Jokowi - JK saat ini, isu kesenjangan infrastruktur di Indonesia sangat menguat dan diangkat sebagai salah satu tantangan yang harus segera dijawab untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini didasari pada bukti bahwa jika investasi infrastruktur dilaksanakan secara berkesinambungan, maka hal itu akan membawa dampak signifikan pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan prospek pertumbuhan jangka panjang Indonesia. Menurut prediksi McKinsey & Company, Indonesia membutuhkan suntikan investasi setidaknya USD600 miliar dalam 10 tahun mendatang. Faktanya, dalam satu dekade terakhir, investasi infrastruktur menurun cukup tajam, berkisar antara 3% – 4% dari PDB, akibatnya Indonesia setidaknya kehilangan 1% dari laju pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya (World Bank). Hasil kajian yang sama dari Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal Tahun 2013, dengan kebutuhan pendanaan infrastruktur di Indonesia adalah 10% dari Produk Domestik Bruto, maka diperlukan sumber pembiayaan lain sebesar 3%-4% dari PDB.

Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR) menunjukkan bahwa saat ini masih ada gap kekurangan pembiayaan pembangunan infrastruktur hingga sebesar Rp626 triliun. Selanjutnya berdasarkan data Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), kebutuhan pendanaan infrastruktur prioritas untuk periode tahun 2016 – 2030 adalah sebesar USD856,5 miliar. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 8% yang diperkirakan dapat didanai oleh Pemerintah baik melalui Transfer ke Daerah ataupun Dekon dan TP dari Kementerian/Lembaga.

Besarnya kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur tersebut tentu tidak mungkin hanya mengandalkan Pemerintah Pusat melalui alokasi anggaran di APBN. Pada Tahun Anggaran 2017 (APBN-P), Pemerintah hanya mampu mengalokasikan anggaran untuk pendanaan infrastruktur sebesar Rp387,3triliun dan untuk Tahun Anggaran 2018 bertambah menjadi Rp410 triliun. Oleh karena itu, dalam era desentralisasi fiskal seperti sekarang ini, pembangunan infrastruktur publik di daerah pada dasarnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun demikian, keinginan untuk membangun layanan publik yang baik kadang kala terkendala oleh kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan pendanaan untuk infrastruktur tersebut.

ANGGARAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2015 - 2017
(triliun rupiah)
No	Uraian	2015	2015	2016	2016	2017
		APBNP	REALISASI	APBN	APBNP	APBN
I.	Infrastruktur Ekonomi	280,3	247,4	302,6	307,1	377,8
1.	Melalui K/L	196,8	170,3	165,5	151,2	153,7
2.	Melalui Non K/L	6,8	4	5,3	5,3	2,6
3.	Melalui Transfer Daerah	41	39,1	83,4	88	183,7
4.	Melalui Pembiayaan	35,7	34,1	48,3	62,1	37,8
II.	Infrastruktur Sosial	6,3	5,8	6,5	5,7	5,5
III.	Dukungan Infrastruktur	3,7	2,9	4,4	4,2	4,1
Jumlah		290,3	256,1	313,5	317,1	387,3

Sumber : DJPK - Kemenkeu

Saat ini Pemerintah Daerah banyak yang mengajukan pinjaman untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di daerah. Hal ini terlihat dari banyaknya permintaan pengajuan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri dan permintaan ijin pelampauan defisit APBD kepada Menteri Keuangan. Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur yang besar di daerah tidak diikuti oleh kemampuan daerah untuk membiayai dari APBD-nya. Transfer ke Daerah yang untuk sebagian besar daerah sebagai salah satu sumber pendapatan utama mengalami penurunan yang sangat signifikan khususnya daerah penghasil Sumber Daya Alam. Agar supaya pendanaan untuk pembiayaan infrastruktur tidak lagi tergantung pada Transfer ke Daerah maka alternatif pendanaan yang berasal dari Pinjaman Daerah menjadi salah satu solusinya.

Berdasarkan data APBD Tahun 2017 agregat seluruh Indonesia, diketahui besaran porsi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa telah mencapai 58% dari jumlah APBD. Sedangkan untuk porsi belanja modal hanya sebesar 20% dan belanja lain-lain sebesar 22%. Porsi belanja modal yang mencapai 20% dari keseluruhan pagu yang ada di APBD tidak semuanya digunakan untuk belanja infrastruktur fisik. Untuk meningkatkan porsi belanja infrastruktur dalam APBD, Pemerintah telah membuat kebijakan agar Provinsi/Kabupaten/Kota mengalokasikan 25% dari Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) yang diterima setelah dikurangi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk belanja infrastruktur.

PINJAMAN DAERAH SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN PEMBIAYAAN DAERAH

Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali (Pasal 1 Angka 1 PP Nomor 30 Tahun 2011).

Pinjaman Daerah dapat digunakan untuk menutup kekurangan arus kas daerah, membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan, atau membiayai kegiatan investasi berupa pengadaan prasarana dan/atau sarana daerah yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat maupun menghasilkan penerimaan bagi APBD. Bagi pemerintah daerah yang akan melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing daerah, pinjaman daerah dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan. Namun demikian, dalam melakukan pinjaman Pemerintah Daerah harus dapat memperhitungkan risiko yang mungkin timbul, memperhatikan asas kecermatan dan kehati-hatian serta melakukan pengelolaan pinjaman secara profesional dan akuntabel.

Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah telah mengatur sumber-sumber pinjaman daerah, yaitu:

1)        Pemerintah

Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, dan/atau penerusan pinjaman luar negeri.

2)        Pemerintah Daerah lain

Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah lain.

3)        Lembaga Keuangan Bank

Pemerintah Daerah untuk menutup kekurangan arus kas di daerah biasanya melakukan pinjaman ke perbankan daerah (biasanya Bank Pembangunan Daerah).

4)        Lembaga Keuangan Bukan Bank

Salah satu Lembaga keuangan Bukan Bank yang memberikan fasilitas pinjaman kepada daerah yaitu PT. Sarana Multi Infrastruktur.

5)        Masyarakat.

Pinjaman yang bersumber dari masyarakat dapat berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui pasar modal.

Manfaat penggunaan Pinjaman Daerah sebagai sumber pembiayaan infrastruktur di daerah antara lain :

1)        Infrastruktur publik dapat segera dibangun lebih cepat sehingga dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Apabila melalui penganggaran yang dilakukan secara multiyears dalam APBD akan memerlukan waktu lebih lama atau yan melalui mekanisme penyisihan dalam APBD dalam Dana Cadangan.

2)        Dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memperoleh penerimaan dari proyek-proyek infrastruktur pelayanan publik yang bersifat menghasilkan penerimaan.

3)        Dapat menumbuhkan pusat ekonomi baru di daerah yang akan memberikan multiplayer effect terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah.

4)        Kepercayaan publik atau masyarakat akan meningkat apabila daerah berhasil menyelesaikan pembayaran pinjaman dengan baik.

PINJAMAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PT. SMI

PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) merupakan Lembaga Keuangan Non-Bank yang berbadan hukum milik negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan yang dibentuk pada tanggal 26 Februari 2009 dengan tugas khusus yaitu mendukung agenda pengembangan infrastruktur di Indonesia. Sebagai Lembaga Keuangan Non-Bank, maka kegiatan pembiayaan merupakan salah satu aktivitas inti dari perseroan. Dalam kaitan dengan kebutuhan pendanaan infrastruktur di daerah, PT. SMI menjadi salah satu sumber penyedia dana pinjaman daerah yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.

Seiring dengan berjalannya waktu dan melihat tingginya kebutuhan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di daerah serta besarnya kapasitas pendanaan yang dimilki PT. SMI, secara khusus PT. SMI diberikan mandat dan keleluasaan oleh Pemerintah untuk memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam hal pembiayaan proyek Infrastruktur hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.06/2015 tentang Pelaksanaan Pengalihan Investasi Pemerintah Pusat dalam Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

Pembiayaan tersebut mencakup proyek-proyek infrastruktur pelayanan publik yang bersifat menghasilkan penerimaan (revenue generating project), maupun proyek infrastruktur yang tidak menghasilkan penerimaan ke APBD (non-revenue generating project), sepanjang keduanya memiliki manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat. Proyek-proyek yang dapat dibiayai oleh PT. SMI antara lain pasar, jalan dan jembatan, ketenagalistrikan, air minum, transportasi, sekolah, rumah sakit, irigasi, pariwisata, pembangunan kawasan, manajemen persampahan dan pengelolaan limbah. Sebagian besar proyek yang mendapatkan pembiayaan dari PT. SMI berada di luar Jawa utamanya Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Timur (68,42%) serta diperuntukan untuk sektor diluar pendidikan dan kesehatan yang sudah mendapatkan porsi lebih besar di APBN dan APBD dari pada sektor-sektor yang lain.

Prosedur Pinjaman Daerah yang bersumber dari PT. SMI  diawali dengan inisiasi Pemda untuk mengajukan pinjaman kepada PT. SMI dengan dilampiri berkas persyaratan termasuk surat persetujuan dari DPRD. Selanjutnya PT. SMI melakukan serangkaian kegiatan dimulai dari pemeriksaan berkas, melakukan site visit untuk mengecek langsung lokasi proyek yang akan dibiayai, serta melakukan analisa kelayakan. Proses permintaan pertimbangan kepada Mendagri atas pinjaman yang diajukan tetap dilakukan bersamaan dengan kegiatan tersebut. Selanjutnya apabila pinjaman tersebut melampaui defisit APBD maka perlu mengajukan ijin pelampauan defisit kepada Menteri Keuangan. Proses dari mulai inisiasi usulan dari Pemda diterima sampai dengan disetujui atau ditolak pinjaman tersebut diperlukan waktu paling lama 40 hari kerja sesuai dengan PMK Nomor 174/PMK.08/2016.

Prosedur Pinjaman Daerah dari PT SMI

Sumber : PT SMI

Pemerintah juga telah memberikan jaminan atas pinjaman oleh Pemda yang dilakukan oleh PT. SMI yaitu dengan telah terbitnya PMK Nomor 174/PMK.08/2016 tentang Pemberian Jaminan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Dalam Rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah. Resiko gagal bayar (default) terhadap pinjaman yang diberikan kepada Pemda harus diperhitungkan dan perlu dikelola atau dimitigasi dengan baik. Berdasarkan PMK tersebut, Pemerintah akan melakukan intercept melalui pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Pemda yang gagal bayar.

Untuk melaksanakan intercept tersebut, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan 2 (dua) paket peraturan yaitu           

1)             PMK Nomor 121/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil; dan

2)             PMK Nomor 125/PMK.08/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

PORTFOLIO PT. SMI PER 30 JUNI 2017

No	Nama Daerah	Lunas	Existing	Signing dan menuju perjanjian	Offering Letter
1	Kab. Lombok Tengah	Jalan
2	Kab. Kolaka Utara	Jalan			Jalan
3	Kota Padang		RSUD
4	Kab. Pesisir Selatan		RSUD
5	Kota Bandar Lampung		Jalan I	Jalan II, III
6	Kab. Lampung Selatan		Jalan
7	Kab. Temanggung		Pasar
8	Kab. Bangkalan		RSUD
9	Kab. Gianyar		RSUD
10	Kab. Karangasem		RSUD, Pasar
11	Kab. Lombok Timur		Pasar
12	Prov. Sulawesi Selatan		Jalan
13	Kab. Bulukumba		RSUD
14	Kab. Muna		RSUD
15	Kab. Buton		Jalan
16	Kab. Boalemo		Jalan
17	Kota Gorontalo		Terminal
18	Prov. Sulawesi Barat		RSUD
19	Kota Palu		RSUD
20	Kab. Konawe		RSUD
21	Prov. Sulawesi Tenggara		RSUD, Jalan I,II
22	Kab. Halmahera Selatan		Jalan
23	Kab. Tapanuli Utara				Pasar
24	Prov. Sumatera Barat				Irigasi
25	Kab. Tulang Bawang Barat				Jalan
26	Prov. Lampung				Jalan
27	Kab. Tabanan				RSUD
28	Kab. Kutai Kartanegara				Jalan
29	Kab. Penajam paser Utara				Jalan
30	Prov. Kaltara				RSUD
31	Prov. Papua				RSUD
32	Kab. Jayapura				Jalan

Sumber : PT. SMI